PEMKAB LANDAK LUNCURKAN KARTU PEGAWAI ELEKRONIK

KABAR LANDAK, Ngabang - Bupati Landak Adrianus Asia Sidot secara simbolis launching atau meluncurkan Kartu Pegawai Elektonik (KPE) sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Kalbar di lingkungan pemerindatahannya, Rabu (12/1)
“Tujuan diterbitkan KPE adalah untuk memudahkan pelayanan kepada PNS, penerima pensiun PNS dan keluarganya,” kata Adrianus dalam sambutannya.
Sedangkan disisi lain dalam implementasinya pencetakan KPE bertujuan untuk mendapatkan data biometrik fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.
“Membangun databese KPE yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi data yang akurat,” jelasnya.
Selanjutnya, dengan KPE untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir di instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui anjungan KPE.
“Kemudian memberikan fasilitas multi fungsi layanan kepada PNS yang efektif dan efisien melalui pengguna KPE. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari KPE memberikan kemudahan dalam layanan, gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan perbankan dan layanan lainya,” tandas Adrianus.
Direktur Umum PT. Bank Kalbar Samsir Ismail, MM mengungkapkan KPE bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan, bukan saja masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi lainya seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga atau untuk pengurusan pensiun.
“KPE juga dapat digunakan untuk mempermudah PNS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan atau layanan Taspen, dan tentunya dapat digunakan pula sebagai alat transaksi keuangan di Bank Kalbar,” terang Samsir.
Adapun transaksi keuangan yang dimaksud seperti pengambilan gaji, pembayaran pensiun dan saat ini sedang dikembangkan sebagai kartu debit dan sarana micropayment yaitu untuk pembayaran listrik, air, telepon, rumah sakit dan lainnya.
“Disamping itu KPE memberikan kepastian identitas data PNS, KPE dirancang tidak dapat digandakan dengan demikian dapat menghindari terjadinya nomor induk yang ganda dan penyalahgunaan kartu kepagawai yang selama ini sering terjadi,” tegas Samsir.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Landak Marcos Lahiran dalam laporannya, penerima KPE adalah PNS dilingkungan Pemkab Landak pada tahap pertama pada tahun anggaran 2010, sebanyak 1.271 orang dan baru terealisasi 618 orang atau pegawai.
“Terdiri untuk tenaga teknis sebanyak 344 orang, tenaga medos 80 orang dan tenaga guru 194 orang,” ujar Marcos. (tim kabar landak)