Nilai Test UKSW Diminta Transparan

*Tambahan Kuota Masih Hutang APBD-P

NGABANG. Hasil test penerimaan mahasiswa jalur beasiswa Pemkab Landak di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga-Jawa Tengah terus menjadi sorotan semua pihak. Selain menambahan kuota terkesan dadakan, pihak panitia diminta mengumumkan hasil nilai. “Niat Pemkab Landak membantu masyarakat yang anaknya berprestasi untuk kuliah di UKSW merupakan hal positif dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2006 lalu. Tapi yang menjadi masalah, kita meragukan seleksi itu, kenapa harus ditangani orang UKSW dan tidak melibatkan Pemkab atau dari kalangan independen, karena uang rakyat (APBD,red) Landak yang digunakan,”tegas Ketua LSM Gerakan Pro Reformasi Landak Surahmanto ST MSi dalam keterangan persnya saat di DPRD Landak, Senin (14/6).
Menurutnya, dengan banyaknya kritikan masyarakat yang beredar di masyarakat apakah benar atau tidak terkait dugaan kecurangan proses seleksi mahasiswa di UKWS baik program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)dan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK). Maka dari itu, Surahmanto meminta kepada pihak UKSW dapat mengembalikan lembar jawaban dan hasil test agar peserta yang tidak lulus puas. “Karena selama ini mareka akan selalu bertanya, berapa nilai sebenarnya karena tak lulus. Sementara ada yang di kelas saat sekolah mendapat rangking terus,” ungkap Surahmanto.
Surahmanto juga mempertanyakan ada terkesan mendadak tiba-tiba ada muncul kuota tambahan. Padahal di dalam APBD tahun 2010 alokasi pembiayaan sudah ditetapkan 40 mahasiswa di PSGD dan 8 orang PTIK. Tapi setelah muncul pengumuman kelulusan bertambah kuota yang PGDS menjadi 66 orang dan TIK menjadi 22 orang.
“Memang bagus ada penambahan kuota, tapi anggaran dari mana? Apakah menunggu dialokasikan APBD-Perubahan, mengapa mendadak ini semecam ada dugaan kecurangan,” tegas Surahmanto.
Terpisah, Ketua DPRD Landak Heri Saman SH MH dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya penambahan kuota peserta beasiswa di UKSW. Sebanyak 40 orang ini akan dianggarkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) yang akan dibahas sesuai jadwal Agustus mendatang. “Ceritanya, saya dapat laporan dari notulan dari rapat gabungan komisi, bahwa dari kuota itu agar ada penambahan. Sementara kita ada kesulitan anggaran di APBD 2010 ini. Kemudian ditindaklanjuti rapat Komisi C dengan Dinas Pendidikan, penambahan kuota dengan mempertimbangkan karena pendaftar banyak, sementara kuota sedikit,” jelas Heri.
Kemudian, dinas terkait konsultasi kepada Bupati atas saran DPRD dan dipersilahkan menjajaki di UKSW. Nah, pihak UKSW menyanggupi untuk menanggung sementara 40 mahasiswa karena menunggu APBD perubahan. “Saya pikir tak masalah. Tiap tahun satu mahasiawa dianggarkan dalam APBD hingga salesai kuliah sebesar Rp. 2.180.000,” kata Heri.
Heri juga menyinggung, jika memang ada anggota DPRD yang kontra, mengapa tidak disampaikan saat rapat gabungan dengan instansi terkait pada 24 Mei lalu.
“Saya selaku Ketua DPRD tidak berkeberatan kalau ada penambahan kuota. Asal jangan dipaksaan penganggaran harus dikeluarkan sekarang. Maka kita posisi hutang dan itu kewenangan bupati sebagai penguasa keuangan di daerah ini,” tandas Heri legislator PDIP ini. (rie)

*Sumber: Harian Equator 15/06/2010