Gawat ! Peta Indonesia, Landak Rawan Pangan

*Adrianus: Peta Tak Sesuai di Lapangan

NGABANG. Peta ketahanan pangan di Indonesia, Kabupaten Landak dinyatakan rawan pangan. Namun, peta yang diterima dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu dianggap salah karena tak sesuai data survey di lapangan. “Ada 14 indikator yang tertera di peta tersebut yakni cadangan pangan, listrik, sarana infrastruktur wilayah, media masa, tingkat kesehatan penduduk yang diantaranya berapa banyak penderita gizi kurang, berapa banyak berat badan anak dibawah standar, angka kematian ibu dan anak dan angka buta huruf kalangan kaum perempuan,” ungkap Bupati Dr. Adrianus Asia Sidot dikonfirmasi usai pencanangan bulan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2010,belum lama ini.
Menurut mantan Kepala Bappeda Landak ini, di Landak sendiri ada 3 indikator yang dinilai bagus dan 11 indikator yang dinilai tidak bagus. Pertama, soal cadangan produksi pangan yang dinilai bagus. Kedua angka pendidikan kaum perempuan yang dinilai sedikit bagus, dan ketiga yakni angka kematian bayi yang juga dinilai sedikit bagus.
“Nah, dari 14 indikator tersebut, tentu tidak semua indicator tersebut dibawah kendali Pemkab Landak. Seperti indikator listrik tentu tidak bisa dikendalikan Pemkab Landak. Tapi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi, saya yakin dan percaya bahwa ketersediaan listrik di Landak ini jauh lebih baik,” terang mantan Kadis Pendidikan Landak ini.
Adrianus juga mengangkap, didalam peta ketahanan dan kerawanan pangan itu terdapat data yang salah. Karena banyak juga data-data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, peta yang ada hanya berdasarkan laporan, bukan berdasarkan survey.
“Angka masyarakat kelaparan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Landak, tentu jauh lebih besar di Jawa Tengah.
Bupati meminta kepada Pemerintah Pusat supaya mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dana-dana pembangunan di Landak. Hal ini dimaksudkan supaya bisa menghapus kerawanan pangan di Landak. Nah seharusnya yang dilakukan Pemerintah Pusat,” tegas pria jebolan doktoral Universitas Padjajaran Bandung ini. (rie)

*Sumber: Harian Equator 19/06/2010