DPRD Sorot Rekrutmen Beasiswa UKSW

*Pendaftaran Mahal, Terkesan Tertutup

NGABANG. Sistem penjaringan calon mahasiswa jalur beasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Jawa Tengah menjadi sorotan DPRD Landak dalam rapat lintas komisi A, B dan C bersama dengan eksekutif diantaranya Dinas Pendidikan, Senin (24/5). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Klemen Apui dan dihadiri jajaran anggota DPRD dari masing-masing komisi dan fraksi.
Dewan menilai rekrutmen mahasiswa terkesan tertutup, diskriminatif, biaya pendaftaran mahal Rp.300 ribu per orang. Diminta kedepan harus ada perbaikan sistem penerimaan jalur beasiswa yang menggunakan uang rakyat tersebut. “Banyak masyarakat tak mengetahui pembukaan dan waktu sangat singkat, akibatnya siswa yang berdomisili daerah terpencil tak mengetahui. Kemudian biaya pendaftaran warga banyak mengeluh Rp.300 ribu uang tersebut untuk apa dan apa dasarnya,” ungkap Petrus Mion dari Fraksi Partai Golkar dalam rapat tersebut.
Mion legislator dari Banyuke Hulu ini juga menegaskan agar sistem penerimaan mahasiswa jalur beasiswa Pemkab Landak agar merata. Artinya uang rakyat yang digunakan jangan sampai dimonopoli tertentu. “Kami minta mahasiswa yang dikuliahkan ada perwakilan kecamatan yang ada di Landak ini, jangan malah di monopoli daerah tertentu saja,” ujar Mion.
Sedangkan Catarina Yuliati yang juga anggota Fraksi Golkar meminta agar penerimaan mahasiswa jalur beasiswa diumumkan melalui media cetak dan elektronik, karena jika melalui kantor camat tidak sampai kepada masyarakat. Selain itu, harus ditekankan calon mahasiswa, jika nantinya dalam perjalanan ternyata tidak bisa meningkatkan nilai IPK nya bisa ditarik dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. “Karena percuma mengkuliahkan dengan uang rakyat, ternyata kemampuan mahasiswa rendah IPK hanya 2 koma saja. Masih banyak siswa yang pintar yang sanggup kuliah,” tegas Catarina.
Kemudian pendapat dari Simson Umar dari fraksi PDP juga meminta mahasiswa yang diterima harus dengan kemampuan peserta test. Jangan malah nilai IPK rendah malah diluluskan. “Selain itu bukan malah mengakomodir mahasiswa dari kalangan orang-orang yang mampu,” ujarnya.
Lorianto dari fraksi Anugerah meminta dalam penerimaan mahasiswa agar melibatkan DPRD. Karena sebagai wakil rakyat banyak menerima informasi dari masyarakat. “Penerimaan mahasiswa yang dibiayai Pemkab jangan ada deskriminatif,” ujarnya.
Yoseph Bosman dari fraksi Rakyat Bersatu, menilai ada sistem yang salah dalam penjaringan mahasiswa ini. Karena berdasarkan hasil survey, mahasiswa yang sudah kuliah di UKSW yang lulus hampir 30 persen IPK mereka dibawah 2,75. “Jadi bisa saja dirubah sistem penjaringan, mungkin bisa seperti cara rekrutmen CPNS, kalau IPK dibawah 2,75 tak memenuhi syarat,” tegas Yoseph.
Dari fraksi Demokrat, Syahdan Anggoi mempunyai usul, agar penerimaan mahasiswa jalur beasiswa merata sesuai keinginan masyarakat. “Misal kuota 40 orang, diambil 13 kecamatan masing-masing 1 orang dan sisanya diperebutkan,” ujarnya.
Sedangkan fraksi PDIP yang disampaikan Evi Yuvenalis tidak banyak komentar. Pihaknya hanya minta penjelasan tentang biaya pendaftaran sebesar Rp.300 ribu saja.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Landak Aspansius, hanya bisa menjawab bahwa terkait penjaringan mahasiswa jalur beasiswa di UKSW bahwa Dinas Pendidikan hanya memfasilasi saja. Sedangkan masalah teknis semua dari pihak UKSW. “Sedangkan masalah biaya pendaftaran Rp.300 ribu itu juga langsung dari pihak perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi saya tegaskan itu bukan pungutan, karena ada kwitansi tanda bukti dan uang masuk rekening UKSW karena nantinya juga diaudit,” tegas Aspan. (rie)

*Sumber: Equator 25/05/2010