Guru Malas Harus Diberi Sanksi

*Jika Tidak, Akan Diikuti Yuniornya

NGABANG. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak harus bertidak tegas terhadap guru di perdalaman banyak tak mengajar tapi tiap bulan menerima gaji. Jika tidak diberi sanksi mereka tak bakalan kapok dan malah jejaknya diikuti guru yang lainnya khususnya yunior. “Soal penempatan guru di perdalaman masih menjadi masalah klasik, belum tuntas penyelesainyannya belum ada titik terang untuk masa depan,” kata Wakil Ketua DPRD Landak Markus Amid kepada Equator di kantornya, belum lama ini.
Markus mengaku, memang mengurus manusia tidak gampang, tapi pemerintah jangan tinggal diam atau masa bodoh saja. Usaha yang sudah di lakukan selama ini agar dipacu kembali, cari langkah solusi yang lebih baik lagi. “Ada guru bahkan kepala sekolah yang tidak pernah mengajar atau menginjak kaki nya di sekolah, tapi gajinya tetap di terima setiap bulan, padahal orang dinas tahu, banyak yang tahu tapi tidak ada sanksi,” beber Markus yang enggan memberi identitas guru yang dimaksud.
Legislator dari Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan Bupati Landak Dr Adrianus AS di media massa akan menindak tegas bagi pegawai yang bermasalah. “Kalau Pemkab Landak berani menindak tegas, apalagi berani memecat oknum guru berarti itu sangat luar biasa bagusnya,”tegas Markus.
Menurut Markus, selama ini Pemkab terkesan takut memberi sanksi. Artinya tidak ada yang berani memberi sanksi kepada pegawai yang malas masuk kerja. Kalau semua takut memberi sanksi sampai seumur hidup tidak akan bisa berubah menjadi baik. “Kalau berani memberi sanksi keras kepada satu atau dua orang pegawai yang malas, maka guru yang lain akan menjadi pelajaran dan akan disiplin masuk karena melihat ketegasan Pemkab terhadap pegawai yang malas,” kata Markus.
Karena, jika Pemkab tidak tegas, maka setiap kali pengangkatan PNS khusus guru yang disebar luaskan di pedalaman selama ini sia-sia saja, karena mereka akan mengikuti gaya seniornya yang malas dan iri tidak bekerja tapi menerima gaji setiap bulan. “Mereka hanya mampu bertahan mengajar di desa satu sampai dua tahun kemudian pindah di tempat lain, itu kenyataan yang ada selama ini. Kalau begini terus bagaimana jadinya kabupaten Landak ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama ini di kampung guru yang aktid masuk malah dari tenaga honorer yang dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi guru yang PNS malah jarang masuk dan gajinya berjalan terus. “Kita minta agar melalui pengakatan pegawai yang baru ada peningkatan yang baik,” tandas Markus (rie)

*Sumber: Harian Equator, 12/4/2010